Tanggamus
Lampung berdasarkan hasil investigasi Dilapangan dan keterangan narasumber tegas nya, Tomi mengatakan berdasarkan hasil kroscek dengan mencocokan data dengan Keterangan Narasumber Dilapangan, ditemukan banyak kejanggalan serius dalam pengelolaan Anggaran.ujar nya
Tomi menjelaskan ditemukan banyak perbedaan yang sangat mencolok dan mengejutkan, hali ini terjadi disebabkan adanya tumpang tindih kegiatan dan anggaran menjadi persoalan ketika beberapa kegiatan dilaksanakan di satu tempat dalam waktu yang bersamaan,.Misal dalam Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di Posyandu. terdapat kegiatan yaitu: kelas Bumil, balita, pelayanan gizi mayarakat, promosi kesehatan, dan lain lain
Selanjut nya keterangan dalam pelaksanaan kegiatan sbb: Hanya 6 (enam) Pekon dan beberapa sekolah, Setiap bagian kegiatan mempunyai 1 (satu) SPT/Pelaksana Tugas Setiap SPT / Pelaksana Tugas diberikan transpot Rp. 70.000,- perkegiatan. Hal tersebut tentu janggal dan tidak masuk akal dalam penyerapan realisasi anggaran mengingat masing-masing kegiatan sudah punya anggaran sendiri tidak bisa dijadikan satu.
Misal: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 53 jutaan dilaksanakan 2 kali pertahun, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 55,5 jutaan dilaksanakan 12 kali pertahun, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 28,4 jutaan dilaksanakan 3 kali pertahun.
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 137 jutaan dilaksanakan pertahun, Pengelolaan Surveilans Kesehatan 36,8 jutaan dikaksanakan 1 kali pertahun, Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 115,9 jutaan dilaksanakan 1 pertahun.
“Belum lagi kegiatan lain dan program Pengembangan Mutu dan Peningkatan Koopetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota yang menelan anggaran Rp108 jutaan dilaksanakan 12 per tahun dan kegiatannya ga jelas.
Sementara dari seluruh kegiatan, anggaran terserap lebih dari 90%. “Jabar Supriyan DPP SP3, berdasarkan kajiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan dengan serapan anggaran lebih dari 90% di UPTD Puskemas Kelumbayan Barat, terlihat sangat janggal bisa dipastikan banyak kegiatan fiktip dan Mark, up ,secepat Saya beserta jajaran pengurus komite wartawan Indonesia perjuangan (KWIP) DPC Tanggamus, Akan laporkan Secara Resmi, kejaksaan Negri tanggamus dan Tipikor” Tutup nya
Ditempat terpisah saat media mencoba mengkonfirmasi kapus Kelumbayan barat, melalui sambungan telefon seluler whatsapp 19/01/2026, Namun tidak ada jawaban hingga diterbitkan nya berita ini kapus Kelumbayan Barat memilih bungkam (TOMI
